Aksi Pembakaran Gedung SMK Dogiyai, Dipicu Guru Mangkir
Insiden tragis kembali terjadi di Papua, kali ini menimpa dunia pendidikan. Sebuah gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dogiyai dilaporkan dibakar oleh sekelompok massa. Aksi anarkis ini diduga kuat dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap minimnya kehadiran guru yang kerap mangkir dari tugas mengajar. Kejadian ini mencerminkan permasalahan kompleks di sektor pendidikan daerah terpencil.
Baca Juga: Penemuan Jasad Seorang Aktivis Wanita Diduga Dibunuh KKB
Kekecewaan masyarakat, khususnya orang tua siswa, memuncak akibat terlantarnya proses belajar mengajar. Banyak guru yang seharusnya bertugas di SMK Dogiyai justru jarang hadir di sekolah, meninggalkan para siswa tanpa bimbingan. Situasi ini telah berlangsung lama dan menimbulkan frustrasi mendalam, berujung pada tindakan pembakaran yang tidak dapat dibenarkan.
Pembakaran gedung sekolah adalah tindakan yang sangat disayangkan karena merugikan semua pihak, terutama para siswa yang kini kehilangan fasilitas belajar. Infrastruktur pendidikan yang sudah terbatas di daerah terpencil menjadi semakin berkurang. Kejadian ini juga mengancam masa depan anak-anak Dogiyai yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, segera turun tangan untuk menyelidiki insiden ini. Penegakan hukum akan dilakukan terhadap para pelaku pembakaran. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus serius mengevaluasi dan mengatasi akar masalahnya, yaitu tingkat kehadiran guru dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Insiden ini menjadi cermin bahwa permasalahan pendidikan di Papua membutuhkan perhatian ekstra. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga penataan manajemen guru dan peningkatan kesejahteraan mereka. Memastikan guru hadir dan mengajar dengan optimal adalah kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Masyarakat Dogiyai, meskipun kecewa, semestinya tidak memilih jalur kekerasan. Ada jalur dialog dan pelaporan resmi yang dapat ditempuh untuk menyuarakan aspirasi. Aksi pembakaran hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan bersama.
Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama lebih erat dalam mencari solusi jangka panjang. Memperbaiki sistem rekrutmen dan penempatan guru, memberikan insentif yang layak, serta memastikan pengawasan yang ketat adalah langkah-langkah krusial. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan negara harus menjaminnya.